Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB oleh Anggota 6 BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil di Ruang Sidang Utama DPRD Nusa Tenggara Barat (23/5).
Dr. H.Rizal Jalil yang hadir bersama 3 orang anggota BPK RI lainnya didampingi oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB menyerahkan dokumen Hasil Pemeriksaan BPK tersebut terlebih dahulu kepada Ketua DPRD NTB, Drs.H.L Sujirman Munir, dan Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi disaksikan oleh 2 orang Wakil Ketua DPRD NTB dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Zulkiflimansyah.
Dalam sambutannya, anggota 6 BPK RI, H.Rizal Djalil mengungkapkan bahwa serapan anggaran Pemerintah Provinsi T.A 2012 mencapai nilai 95 persen, kenaikan belanja mencapai 538 miliar rupiah (naik 32 persen).“Total anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A 2012 mencapai Rp.2,307 triliun dan mampu terserap sebesar Rp. 2,242 triliun lebih. Sebanyak 66, 65 persen anggaran tersebut dibiayai dari pendapatan transfer sebesar 1,4 triliun dan sisanya sebesar Rp.745 milair (33 persen) bersumber dari PAD. Dari total anggaran pemerintah provinsi, terdapat kenaikan belanja sebesar Rp.538 miliar (32 persen) dari belanja tahun 2011. Ini artinya daya serap anggaran pemerintah provinsi semakin baik, programnya semakin baik dan pengawasan oleh DPR juga semakin baik” kata Rizal Djalil disambut applaus para hadirin.
Point lain yang menjadi fokus penilaian BPK RI adalah pengelolaan investasi jangka panjang pemerintah daerah di PT.Daerah Maju Bersaing (PT.DMB) sebesar Rp. 174,64 miliar yang terkelola dengan baik dan tidak ada persoalan.“Tidak dijumpai adanya persoalan dalam pengelolaan investasi jangka panjang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian Rizal Jalil tetap berharap agar DPRD NTB tetap meningkatkan pengawasan politiknya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini sehingga dapat memberikan kemaslahatan yang lebih maksimal kepada rakyat Nusa Tenggara Barat” kata Rizal Djalil.
Menurut Rizal Djalil, dari 875 rekomendasi BPK senilai Rp. 75 miliar telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Dalam hal tatakelola keuangan daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih baik dibandingkan dengan dua provinsi tetangganya. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini belum berhasil meraih opini WTP” kata Rizal Djalil.
Dr. Rizal Jalil menyatakan bahwa diserahkannya dokumen hasil pemeriksaan BPK RI kepada Ketua DPRD terlebih dahulu baru kepada gubernur karena DPRD merupakan refresentasi dari rakyat Nusa Tenggara Barat. “Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ketua DPRD terlebih dahulu, kemudian kepada Gubernur, karena DPRD merupakan refresentasi dari seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat” kata Rizal Jalil.
Pada kesempatan tersebut, BPK RI menyatakan dukungannya pada pembentukan Universitas Teknologi Sumbawa. Keberadaan Universitas Teknologi Sumbawa akan memungkinkan pengelolaan potensi sumberdaya alam NTB seperti pertambangan dan sebagainya akan diisi oleh putra putrid Nusa Tenggara Barat. Demikian juga terhadap Sekolah Tinggi Teknik Hamzanwadi diharapkan segera memperoleh ijin prinsip dan segera dapat diresmikan” kata Rizal Djalil.
Bersama anggota BPK RI hadir juga pejabat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Khairul yang diajak secara khusus bersama rombongan anggota BPK RI untuk membantu peningkatan kapasitas Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.TGH.M.Zainul Majdi menyambut gembira Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB T.A 2012 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.”Melalui mimbar yang terhormat ini saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat dukungan seluruh anggota dewan dan kerja keras eksekutif, legislatif dan seluruh pemangku amanah pembangunan di Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian” kata Tuan Guru Bajang.
“Dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan jajaran BPK RI dengan harapan agar kami tetap terus mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang kami miliki” harap H.M. Zainul Majdi. “Kami juga berharap agar pemeriksaan dengan tujuan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu kiranya dapat semakin ditingkatkan sehingga kami dapat mendeteksi secara lebih dini berbagai berbagai masalah yang mungkin terjadi dan dapat menjadi pedoman bagi kami untuk tidak melakukan kesalahan pada tahun-tahun berikutnya” ujar TGB.(Mursal, Opick dan Pendi)
