PRODUK HUKUM TERBARU

Rapat Mengenai Kewenangan dalam Penatapan Jadwal Operasi Regular Kapal Penyeberangan Kayangan-Pototano

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani, SH,MH. Memimpin Rapat untuk membahas kewenangan dalam penatapan jadwal operasi regular kapal penyeberangan kayangan-pototano, hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Drs. Lalu Bayu Windia,.M.Si, Dr. Djumardin dari Akademisi Universitas Mataram dan hadir pula dalam rapat Pejabat dari Inspektorat provinsi NTB setra pejabat Eselon tiga Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Kepala Biro Hukum Menerima Kunjungan Kerja Pansus I dan II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Membahas 23 Raperda Kabupaten Sumbawa Barat

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH didampingi Kepala Bagian Perundang-Undangan Muhammad Nur,SH,MH. Menerima kunjungan kerja Pansus I dan II DPDRD Kabupaten Sumbawa Barat 03/05/2017 Pukul 9.30 Wita diruang rapat Biro Hukum, terkait Raperda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017.

Rapat.. Rapergub Tentang Susunan Organisasi dan Tupoksi UPT Dikbud Satuan Pendikan Prov NTB

Taggal 16 Februari Tahun 2017 Pukul 10.00 Wita kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH, Memimpin Rapat Pembahasan Rapergub tetang Susunan Organisasi, Tupoksi Serta tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Prov. NTB yang di hadiri oleh Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait Bidang  Pendidikan, diantaranya Kepala Bidang di BPSDM, Dikbud, dan Kasubbag Peraturan Kepala Daerah.....

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LHP BPK Laporan Keuangan Provinsi NTB Th 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB oleh Anggota 6 BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil di Ruang Sidang Utama DPRD Nusa Tenggara Barat (23/5).

Remisi Pertama di NTB, Menyambut Hari Raya Nyepi 2013

Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)

Perda Perlindungan Lahan Pertanian disetujui DPRD

Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.

Pages