Advokasi Pemerintah Provinsi NTB dalam Kasus Tewasnya TKI Asal NTB di Malaysia

images/tkia.jpgKasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bekerja di negeri orang, dapat terhindar dari berbagai permasalahan, mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan keselamatan maksimal.

Terkait kasus meninggalnya almarhum Herman, Abdul Kadir Jaelani dan Mad Noor, Pemerintah Provinsi NTB menjelaskan bahwa: 1) informasi awal atas meninggalnya 3 (tiga) orang TKI asal Kabupaten Lombok Timur, NTB diperoleh dari keluarga korban pada tanggal 14 April 2012; 2) dokumen penjelasan resmi atas meninggalnya 3 (tiga) WNI asal NTB yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, melalui Surat Keterangan Nomor: 0187/SK-JNH/042012; 0188/SK-JNH/042012; dan 0189/SK-JNH/042012 tertanggal 3 April 2012, diperoleh dari keluarga korban a/n. Herman yang dibawa bersama jenazah.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, antara lain menindaklanjuti melalui 1) kunjungan dan koordinasi di rumah korban bersama unit kerja terkait (Disnakertrans Provinsi, BP3TKI, NGO KOSLATA, Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, Pol PP Kabupaten Lombok Timur, dan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 16 April 2012; 2) melakukan koordinasi dan bersurat ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Nomor: 560/407.3/NAKERTRANS dan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 560/407.4/NAKERTRANS TANGGAL 17 April 2012 perihal kejelasan informasi atas jenazah WNI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap WNI; 3) mendalami informasi tentang ketiga TKI korban penembakan dari ketiga keluarga almarhum.

Menurut keterangan keluarga almarhum Abdul Kadir Jailani (bapak, ibu, saudara laki-laki dan perempuan) korban berangkat terakhir ke Malaysia lebih kurang setahun yang lalu (awal tahun 2011). Sebelumnya pada tahun 2005, selama 5 tahun bekerja di Malaysia. Mereka berangkat ke Malaysia menggunakan paspor umum(visa pelancong) dan bekerja sebagai tenaga bangunan di Malaysia. Informasi kematian diperoleh keluarga dari saudara Herman yang mengecek jenazah di Hospital Tuanku Ja’far Malaysia.

Selanjutnya Gubernur NTB berkirim surat kepada Menkopolhukam RI dan Menlu RI melalui surat Nomor :560/160/NAKERTRANS, tanggal 23 April 2012 memuat antara lain : 1) bahwa sikap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, tidak melakukan kewajibannya dan terkesan tidak peduli terhadap keberadaan Warga Negara Indonesia terutama yang menjadi TKI, dari pernyataannya yang mengatakan bahwa: “karena kondisi yang tidak memungkinkan tidak melakukan pengecekan atas sebab-sebab kematian WNI tersebut di atas dan menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap kondisi jenazah yang dikirim, baik menurut sifat maupun ketelitian pembungkusannya”.  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan protes keras terhadap pernyataan tersebut, karena setiap WNI yang berada di luar negeri, terlebih lagi sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang memberikan kontribusi bagi devisa negara harusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan negara melalui aparat Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri.

Sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah Republik Indonesia seharusnya menyampaikan nota keberatan terhadap perlakuan pemerintah Diraja Malaysia yang tidak mengusut tuntas kasus kematian tersebut di atas demi penegakan hak asasi manusia dan kedaulatan Republik Indonesia. Gubernur NTB melakukan dialog interaktif di TVONE pada tanggal 23 April 2012 tentang kematian 3 TKI asal NTB. Mursal.

Jenis: