DIRJEN HAM KUKUHKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAM SERTA PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM) DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM NTB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah ditunjuk sebagai Vocal Point Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, merujuk pada hal tersebut maka dibentuk lah Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah, salah satunya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Lalu Rudy Gunawan, SH., MH.) didampingi Plt. Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM (H. L. M. Zainuddin, SH., MH.) mengikuti kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM bersama Direktur Jenderal HAM yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB di Hotel Sheraton Senggigi, Kamis, (6/10/22).

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang ditunjuk menjadi pembina gugus tugas daerah, mengatakan bahwa adanya gugus tugas ini dapat memediasi penyelesaian isu HAM yang ada sehingga percepatan bisnis, investasi dan lainnya dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan-kepentingan pribadi apalagi yang menjurus pada pelanggaran HAM.

Hal tersebut disampaikannya ketika mewakili Gubernur NTB menghadiri acara Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Sheraton Senggigi Resort.

"Apa yang terjadi selama ini, termasuk komplain yang tidak pro terhadap HAM, tentu kedepannya apabila proses sosialisasi mamou diimplementasikan dengan bagus, maka kualitas pembangunan di NTB dapat berjalan dengan baik," ujar Miq Gita.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham RI, Dr. Mualimin Abdi, SH, MH., menyampaikan bahwa HAM yang bersifat universal merupakan tanggung jawab bersama.

“Kalau HAM dipikul oleh pemerintah sendiri tidak akan sanggup, maka kewajiban setiap orang termasuk pelaku usaha untuk saling menghormati dan menghargai terhadap implementasi hak-hak asasi manusia”, ujarnya.

#NTBGemilang

#NTBSehatDanCerdas

#BiroHukum

#JDIHNTB