Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan atas "Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)" yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan dan Dokumentasi Hukum Nasional (JDIHN).
Penghargaan tersebut diterima oleh Pj. Gubernur NTB (Hassanudin) yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Lalu Rudy Gunawan, SH., MH) bersama Kepala Dinas Kominfotik NTB (Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM) di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Lalu Rudy Gunawan, SH., MH), menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja sama dalam mendukung JDIHN Provinsi NTB dari awal hingga saat ini.
"Atas nama Pemprov NTB dan Pj. Gubernur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dalam mengelola dan mendukung JDIHN Provinsi NTB dari awal hingga sekarang. Semoga penghargaan ini dapat menjadi dorongan bagi kita semua agar aplikasi JDIHN dapat memberikan manfaat bagi warga NTB dan kita semua", jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB (Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM), menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang berhasil diperoleh Pemprov NTB.
"Kita patut bersyukur karena Kementerian Hukum dan HAM RI memberi apresiasi dan Penghargaan atas Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024. Penghargaan yang diterima Pemprov NTB sebagai bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan JDIH di tingkat provinsi", ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dalam bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di seluruh Indonesia. Acara ini menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan informasi hukum. Diharapkan penghargaan ini dapat memacu peningkatan kinerja serta implementasi yang lebih baik dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di seluruh Indonesia.
