Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Biro Hukum Setda Provinsi NTB terdiri dari :

1. Bagian Perundang-undangan ;

    a. Sub. Bagian Rancangan Peraturan Daerah.

    b. Sub. bagian Rancangan Peraturan Kepala daerah.

    c. Sub. Bagian Rancangan Ketetapan.

2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;

     a. Sub. Bagian Sengketa Hukum.

     b. Sub. Bagian Pengkajian dan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama.

     c. Sub. Bagian Hak Asasi Manusia dan Kekayaan Intelektual

3. Bagian Pembinaan Hukum ;

     a. Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

     b. Sub. Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.

     c. Sub. Bagian Tata Usaha.