Tujuan, Sasaran, Kebijakan

TUJUAN
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilaksanakan setelah penetapan visi dan misi.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan mengarahkan perumusan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.
Adapun tujuan Biro Hukum sebagai unit organisasi adalah meningkatkan  kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum  positif dan norma-norma sosial.

SASARAN
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.
Berdasarkan kondisi riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Sasaran yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Kepastian Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat”.

KEBIJAKAN
    Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, mengatur suatu tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.

Adapun kebijakan Biro Hukum Setda Provinsi NTB adalah :
a. Profesionalisme aparat perancang dan pengkajian produk hukum daerah.
b. Penegakan hukum secara konsisten untuk kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta penegakan HAM.
c. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.