Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang tergabung dalam Tim Satgas  Pemberantasan Cukai rokok/tembakau Ilegal Provinsi NTB, kembali menggelar operasi gabungan di pasar Tente Kec. Woha, Kab. Bima (22/11).

DIRJEN HAM KUKUHKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAM SERTA PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM) DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM NTB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah ditunjuk sebagai Vocal Point Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, merujuk pada hal tersebut maka dibentuk lah Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah, salah satunya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lobar - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.) menghadiri undangan sebagai narasumber dalam Acara FGD Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Kemenkumham RI Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan bertempat di Hotel Merumatta Senggigi (Rabu, 30/3/2022).

Mataram - Acara Sosialisasi Perda no 5 tahun 2021, Staf Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan ketua Pengadilan Agama Giri Menang Gerung hadir dalam acara tersebut sekaligus menjadi narasumber. Kegiatan yang diadakan pemerintah desa setempat memberikan edukasi pada masyarakat sekitar, khusunya 60 warga yang ikut berpatisipasi dalam acara tersebut yang diadakan di aula serbaguna Kantor Desa Sigorongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat NTB lancar, Kamis (23/12/2021) pukul 09.00 Wita.

Senin, 27 September 2021. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. NTB terkait Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 5 buah Raperda Prakarsa Gubernur, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi NTB.

#NTBGemilang

#NTBSehatDanCerdas

#BiroHukum

#JDIHNTB