Mataram - Acara Sosialisasi Perda no 5 tahun 2021, Staf Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan ketua Pengadilan Agama Giri Menang Gerung hadir dalam acara tersebut sekaligus menjadi narasumber. Kegiatan yang diadakan pemerintah desa setempat memberikan edukasi pada masyarakat sekitar, khusunya 60 warga yang ikut berpatisipasi dalam acara tersebut yang diadakan di aula serbaguna Kantor Desa Sigorongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat NTB lancar, Kamis (23/12/2021) pukul 09.00 Wita.

Senin, 27 September 2021. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. NTB terkait Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 5 buah Raperda Prakarsa Gubernur, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi NTB.

#NTBGemilang

#NTBSehatDanCerdas

#BiroHukum

#JDIHNTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengatakan, NTB sebagai daerah yang ramah investasi memang tak serta merta dapat memutuskan kontrak. Namun demikian, melihat kondisi yang ada, atas rekomendasi Satgas Percepatan Investasi, Pemprov NTB memutuskan putus kontrak dengan PT. GTI sembari mempersiapkan manajemen pengelolaan 65 Ha lahan milik Pemprov yang tadinya dikerjasamakan kepada PT. GTI hingga 2026 yang kini dikelola masyarakat.

Rabu, 25 Agustus 2021, Biro Hukum Setda Provinsi NTB melalui bidang bantuan hukum ikut serta dalam melaksanakan  pemeriksaan lapangan objek kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut  dipimpin langsung oleh Kepala UPT. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD NTB (Bapak M. Anwar). Lokasi objek pemeriksaan beralamat  di Gili Tangkong, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan di mulai  pukul 08.00 Wita s.d selesai, dengan hasil sebagai berikut :

Rencana investasi pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan respon cepat Gubernur Dr.