Berita

"Raperda Penanggulangan Penyakit Menular, Agar Masyarakat  lebih disiplin & Kompak"

Mataram - - Pemerintah Provinsi NTB  berharap usulan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular dibuat, tak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19 saja. Tetapi juga agar masyarakat dapat lebih taat, disiplin dan waspada  serta kompak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penularan berbagai penyakit menular, seperti Covid-19. 

Gubernur Dr. Zul Bangga, NTB Lahirkan Banyak Tokoh Penting Nasional

Mataram, aspirasipublik.com – Bima adalah salah satu daerah yang berada pada deretan paling ujung wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun siapa sangka, daerah yang terkenal dengan pakaian tradisional Rimpunya tersebut juga memiliki potensi putra-putri yang sukses di berbagai daerah Indonesia. Sebut saja, Ir. H. Ahmad Riza Patria yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi RI ke-6, Prof. Siti Aisyah K, Guru Besar UIN Makassar, dan masih banyak tokoh Nasional lainnya.

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kamis, 18 Juni 2020 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipimpin/dihadiri oleh Kepala Biro Hukum (H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH.), Kabag. Perundang-undangan (Muhammad Nur, SH.,MH.), Kasubbag. Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Hasan Al Basri, SH.) dan dari Bappenda Provinsi NTB (Yuni Hariadi, SH.,MH. dkk.) bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI DI RUMAH PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB (JPS Gemilang) berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala Biro Hukum secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako kepada klien asimilasi di rumah bertempat di kantor BAPAS Kelas II Mataram. 

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAMARAM

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala BAPAS Kelas II Mataram, Sudirman, A.Md. IP., SH. menerima bantuan dan langsung diserahkan kepada klien asimilasi di rumah pada

Cegah Covid-19, Wagub Umi Rohmi Minta Masyarakat NTB Patuhi Panduan Ibadah dari MUI dan Pemerintah

Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta umat Islam di wilayahnya agar mematuhi panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di tengah wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Rohmi menegaskan, panduan ibadah yang diterbitkan oleh MUI dan pemerintah melalui Kemenag itu merupakan kesepakatan yang berpatokan pada kesepakatan seluruh ulama islam di seluruh dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan umat islam dari wabah pandemi Covid-19.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Apresiasi Terobosan Gubernur NTB

Lombok, incinews.net: Kelompok Tani Hutan (KTH) Kayu Putih Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang memberikan kepercayaan pada masyarakat dan pelaku UMKM di Provinsi NTB untuk membuat dan mensupplay produk lokal pada Program Jaring Pengaman Sosail (JPS) Gemilang. Sebagaimana diketahui, Gubernur-Wagub NTB, telah secara resmi meluncurkan program JPS Gemilang untuk 105.000 KK Miskin dan pelaku sektor formal dan informal terdampak Covid-19. Dengan diberikan paket senilai Rp.

Rapat Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Lombok Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Lombok Utara Tahun 2020 - 2025

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Biro Hukum, Kabag. Pembinaan Hukum, Kasubbag. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota, dan DR. H. Sofwan, SH., M.Hum. (Akademisi) beserta undangan terkait lainnya dalam Rapat Pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Lombok Utara Tahun 2020 - 2025 dan Rancangan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Rapat Konsultasi Kunker Pansus DPRD Kota Bima

 

 

 

 

 

 

Jum'at,  6 Maret 2020. Rapat konsultasi kunjungan kerja Pansus DPRD Kota Bima terkait materi muatan Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Radio FM dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB. 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Berita