Berita

Raih WTP Kesepuluh, Pemprov NTB Tunjukkan Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Mataram - - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

*Bendung Korupsi Barang dan Jasa Melalui Aplikasi BELA, Wagub NTB Hadiri Rapat Bersama KPK*

 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menghadiri rapat virtual koordinasi  Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja langsung (Aplikasi Bela) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek pada Jumat, (7/5). Hadir sebagai narasumber ketua KPK, Kepala LKPP dan Menteri Koperaso dan UKM dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. 

Elektabilitas Tertinggi, Zulkieflimansyah Tokoh Potensial di Pilpres 2024

INFO INDONESIA. JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei elektabilitas menuju Pemilihan Presiden 2024. Hasilnya, di wilayah Indonesia Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menduduki posisi teratas.

“Nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8 persen, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2 persen, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Kamis (6/5/2021).

Antisipasi Ledakan Covid-19, Gubernur NTB Anjurkan Masyarakat Tidak Mudik

Mataram – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 M, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., sangat menganjurkan masyarakat NTB untuk tidak melaksanakan mudik lebaran. Menurutnya, hal ini semata-mata untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan Covid-19, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lain di dunia, seperti di India.

Rapat Pemantapan Naskah Akademik dan Raperda tentang Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Kabag. Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Lalu Amjad, SH.MH.) menghadiri Rapat Pemantapan Naskah Akademik dan Raperda tentang Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB yang dihadiri Prof. Galang Asmara, SH.MH.

Rapat Pemberian Keterangan Permasalahan Hukum Non Litigasi Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH.) didampingi Kabag. Bantuan Hukum (Lalu Rudy Gunawan, SH.) memimpin Rapat pemberian keterangan oleh Sdr. Hendra Wiraksa dan Kuasa Hukum kepada Tim Fasilitasi/Mediasi Permasalahan Hukum Non Litigasi Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021, terkait penyelesaian permasalahan tanah di Kab. Lombok Utara melalui mekanisme Mediasi bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Rapat Pembahasan Ranpergub tentang Tarif Rumah Sakit Mata Provinsi NTB

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB (dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.) didampingi Kabag. Peraturan Perundang-undangan Provinsi (Lalu Amjad, SH. MH.) memimpin Rapat Pembahasan Ranpergub tentang Tarif Rumah Sakit Mata Provinsi NTB bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Rapat Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Heritage Resorts dan Spas (PT.HRS) di Gili Tangkong Kabupaten Lombok Barat

Kabag. Bantuan Hukum (Lalu Rudy Gunawan, SH.) menghadiri Rapat Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Heritage Resorts dan Spas (PT.HRS) di Gili Tangkong Kabupaten Lombok Barat bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi NTB.Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB (Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si.) yang dihadiri antara lain dari Pihak PT.HRS, Kepala BPKAD Provinsi NTB (Drs. Samsul Rizal, MM.) dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi NTB.

Rapat Pembahasan Ranpergub tentang Prosedur Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB (dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.) didampingi Kabag. Peraturan Perundang-undangan Provinsi (Lalu Amjad, SH. MH.) memimpin Rapat Pembahasan Ranpergub tentang Prosedur Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Pages

Subscribe to RSS - Berita