Berita
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH didampingi Kepala Bagian Perundang-Undangan Muhammad Nur,SH,MH. Menerima kunjungan kerja Pansus I dan II DPDRD Kabupaten Sumbawa Barat 03/05/2017 Pukul 9.30 Wita diruang rapat Biro Hukum, terkait Raperda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017.Rapat.. Rapergub Tentang Susunan Organisasi dan Tupoksi UPT Dikbud Satuan Pendikan Prov NTB
Taggal 16 Februari Tahun 2017 Pukul 10.00 Wita kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH, Memimpin Rapat Pembahasan Rapergub tetang Susunan Organisasi, Tupoksi Serta tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Prov. NTB yang di hadiri oleh Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait Bidang Pendidikan, diantaranya Kepala Bidang di BPSDM, Dikbud, dan Kasubbag Peraturan Kepala Daerah.....Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LHP BPK Laporan Keuangan Provinsi NTB Th 2012
Remisi Pertama di NTB, Menyambut Hari Raya Nyepi 2013
Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)Perda Perlindungan Lahan Pertanian disetujui DPRD
Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.Advokasi Pemerintah Provinsi NTB dalam Kasus Tewasnya TKI Asal NTB di Malaysia
Kasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bekerja di negeri orang, dapat terhindar dari berbagai permasalahan, mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan keselamatan maksimal.Kesaksian Martiono Hadianto, Presdir PT.NNT Bertentangan Dengan Fakta Hukum
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.Pemerintah: Gaji PNS Maksimal 50 Persen Dari APBD
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).BPK: Kabupaten Bima Salah Kelola Dana Rp 43 Miliar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini masih terus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian negara senilai Rp43 miliar akibat salah kelola anggaran oleh empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2011.Pages
