Berita

Rapat Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Rapat Pansus I DPRD Provinsi NTB bersama Eksekutif yang diwakili Bappeda Provinsi NTB dan Biro Hukum Setda Provinsi NTB dengan Agenda Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 bertempat di Ruang Rapat Pleno Lantai 1 DPRD Provinsi NTB. Senin,  14 September 2020.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait 4 buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB

Kamis, 10 September 2020. Biro Hukum Setda Provinsi NTB menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB tentang : Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040; dan Pembentukan Pansus-Pansus terhadap 4 (empat) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

Rapat pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

 

Rapat pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Rapat pembahasan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB bersama Kasubbag. Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kasubbag. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota, dan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB. Selasa, 8 September 2020

Perda Penanggulangan Penyakit Menular Efektif September, Wagub Ingatkan Jangan 'Pagah'

Mataram - - Demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan covid-19, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakatnya. Selain edukasi yang masif, Pemprov NTB juga menguatkan kesadaran publik dengan peraturan mengikat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020. Dalam Raperda tersebut mengatur beragam edukasi dan sanksi bagi masyarakat yang sengaja tidak menggunakan masker. Perda ini juga akan resmi diimplentasikan pada 14 September 2020 mendatang. 

Wagub NTB : Pramuka Jadi Garda Terdepan, Edukasi Protokol Covid-19

*Wagub NTB : Pramuka Jadi Garda Terdepan, Edukasi Protokol Covid-19*

Mataram -- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap Gerakan Pramuka dapat menjadi garda terdepan untuk mengedukasi penerapan protokol kesehatan covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat. 

"Saya sangat yakin bahwa adik-adik pramuka sangat paham tentang penerapan protokol Covid-19. Untuk itu, saya berharap pramuka harus mampu mengedukasi masyarakat seperti  pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak," ucap Wagub saat menjadi Inspektur upacara peringatan Hari Pramuka ke - 59, Jumat (14/08).

"Raperda Penanggulangan Penyakit Menular, Agar Masyarakat  lebih disiplin & Kompak"

Mataram - - Pemerintah Provinsi NTB  berharap usulan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular dibuat, tak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19 saja. Tetapi juga agar masyarakat dapat lebih taat, disiplin dan waspada  serta kompak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penularan berbagai penyakit menular, seperti Covid-19. 

Gubernur Dr. Zul Bangga, NTB Lahirkan Banyak Tokoh Penting Nasional

Mataram, aspirasipublik.com – Bima adalah salah satu daerah yang berada pada deretan paling ujung wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun siapa sangka, daerah yang terkenal dengan pakaian tradisional Rimpunya tersebut juga memiliki potensi putra-putri yang sukses di berbagai daerah Indonesia. Sebut saja, Ir. H. Ahmad Riza Patria yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi RI ke-6, Prof. Siti Aisyah K, Guru Besar UIN Makassar, dan masih banyak tokoh Nasional lainnya.

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kamis, 18 Juni 2020 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipimpin/dihadiri oleh Kepala Biro Hukum (H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH.), Kabag. Perundang-undangan (Muhammad Nur, SH.,MH.), Kasubbag. Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Hasan Al Basri, SH.) dan dari Bappenda Provinsi NTB (Yuni Hariadi, SH.,MH. dkk.) bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI DI RUMAH PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB (JPS Gemilang) berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala Biro Hukum secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako kepada klien asimilasi di rumah bertempat di kantor BAPAS Kelas II Mataram. 

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAMARAM

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala BAPAS Kelas II Mataram, Sudirman, A.Md. IP., SH. menerima bantuan dan langsung diserahkan kepada klien asimilasi di rumah pada

Pages

Subscribe to RSS - Berita