Biro Hukum bersama Biro Perekonomian Setda Provinsi NTBb melakukan Pertemuan dengan Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka membahas arahan hasil fasilitasi Raperda tentang PT. Gerbang NTB Emas menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. 

Kabag. Pembinaan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Lalu Amjad, SH.MH.) didampingi Kasubbag. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Muhammad Erwin, SH.) memimpin Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Produk Lokal Unggulan Daerah dihadiri Pejabat Fungsional Perancang Kanwil KemenkumHAM NTB, Bagian Hukum Kabupaten Dompu dan Perangkat Daerah pemrakarsa bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Senin, 21 September 2020.

Mataram - - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, tidak boleh ada pengumpulan massa dalam bentuk apapun saat tahapan penetapan calon kepala daerah yang mengikuti Pemilukada Serentak 2020.

Hal itu dikatakannya menyusul tahapan pilkada pengambilan nomor dan penetapan calon kepala daerah yang akan digelar 23 September depan.

Mataram, LombokInsider.com – Tidak lama lagi Pilkada serentak akan segera berlangsung di berbagai wilayah se-Indonesia. Daerah-daerah yang akan melangsungkan Pilkada kemudian tengah mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi yang akan berbeda-beda dari tahun sebelumnya.

Selain itu, momentum Pilkada diharapkan tidak menjadi pemecah kerukunan antar masyarakat NTB. Sebaliknya, Pilkada harus dijadikan ajang untuk saling mempererat keharmonisan.

Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020-2040 antara Pansus IV DPRD Provinsi NTB bersama eksekutif diwakili Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, Dinas PU Provinsi NTB, Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi NTB, dan Dinas LHK Provinsi NTB bertempat di Ruang Pleno lantai III DPRD Provinsi NTB, Selasa, 15 September 2020.