Skip to main content
JDIH Prov NTB
Main menu
Home
Profil
Biro Hukum
Visi dan Misi
Tujuan, Sasaran, Kebijakan
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
JDIH
Produk Hukum
Dokumen-Laporan
Perencanaan
Keuangan
Capaian Kinerja
Pengadaan Barang dan Jasa
Statistik
Layanan Publik
Maklumat Pelayanan
PPID
Daftar Informasi Publik (DIP)
Jenis Layanan
Standar Layanan
Laporan Permohonan dan Keberatan
Publikasi
Berita
Agenda
Pengumuman
Forums
Hubungi Kami
Peraturan Gubernur
Tahun Terbit
Subyek
- Any -
Administrasi dan Tata Usaha
Agama dan Kepercayaan
Agraria
Air Bersih
Aksi Daerah Pencegahan Korupsi
Aksi Mahasiswa
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Akuntansi
Akuntansi Pemerintah
analisi beban kerja
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Anggaran Kas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017
Anggaran pendapatan dan belanja daerah prov NTB tahun anggaran 2002
Anggota Badan Pengawas
APBD
APBD 2007
APBD 2014
APBD 2015
APBD 2017
APBD 2018
APBD 2019
APBD NTB Tahun 2019
APBD Tahun Anggaran 2005
APBD Tahun Anggaran 2015
APBN
Arsip dan Perpustakaan
Asuransi
Badan Layanan Umum
Badan Pengelola Rinjani - Lombok
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Balai Laboratorium Kesehatan Dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat
BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI
Bale Mediasi
Bank NTB
Bantuan Ekonomi dan Modal Usaha
Bantuan keuangan kepada partai p[olitik prov NTB
Bea Cukai/Ekspor Impor
Beasiswa
Belanaja Tidak terduga
Bentuk Badan Usaha dan Nama Perusahaan Daerah
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Budaya Kerja ASN Lingkup Pemda Prov. NTB
BUMD
Bupati
Covid-19
Daftar Keputusan Gubernur Tahun 2012
Daftar Pergub Tahun 2017 s.d. Tahun 2019
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Dana Hibah
Dewan Pengawas Rumah Sakit
Disiplin Kerja Pegawai
Disiplin Pegawai
Disiplin PNS
Egovernment
ekonomi
Energi dan Tenaga Kelistrikan
FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan
Flora Dan Fauna
Forum Kepariwisataan Daerah
Fungsi
garam
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Hak atas Kekayaan Intelektual
Hak keuangan DPRD
Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD NTB
Hidrologi
Honorarium/Penghasilan/Tunjangan/Hak Lainnya
Honorarium/Penghasilan/Tunjangan/Hak Lainnya; Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Hukum dan Peradilan
Hutan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Infak dan Sedekah
Infaq dan Shadaqah
Informasi Publik
Informasi, Pers, dan Periklanan
Infrastruktur Perhubungan
Inspektorat
irigasi
izin pengelolaan Pesisir
Jadwal Retensi Arsip Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jasa Konstruksi
Kartu Indonesia Sehat
Kawasan Pertanian dan Lahan Cadangan Pertanian
KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
Keanggotaan
Kebijakan Akuntansi
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan
Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah Prov. NTB dan Kabupaten/Kota 2014
Kedudukan
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Kehutanan
Kepegawaian
Kependudukan dan Perkawinan
Kesehatan
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Ketenagakerjaan
Keudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Kinerja Instansi Pemerintah
kode etik ASN
Konstruksi Sipil Arsitek dan Bangunan
Koperasi dan UKM
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Laporan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB
Layanan Publik
Lembaran daerah perda prov NTB
LHKPN
Lingkungan Hidup
Narkotika dan Obat Terlarang
Obyek Pajak Daerah
Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah
Ormas dan LSM
Otonomi Daerah
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Daerah
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Pajak Daerak
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Rokok
Pangan dan Gizi
Pariwisata
Pariwisata dan Kebudayaan
Partai Politik dan Pemilu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pedoman pelaksaaan Pengungkapan Pelaggaran ASN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEDOMAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK
PEDOMAN SISTEM RUJUKAN PROGRAM PRIORITAS KESEHATAN
Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat
PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi NTB
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-I9
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Pelayanan Minimal Rumah Sakit jiwa
Pelayanan Publik
pelayanan samsat
PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Dinas DMPTSP
Pembangunan Daerah
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Dari Luar Daerah
PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS LIMA TAHUN
Pembentukan
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PT. DAERAH MAJU BERSAING
Pemilihan Gubernur
pemotongan ternak
Pemuda dan Olahraga
Penagihan Pajak
Penanaman Modal
Penanaman Modal dan Investasi
Penanggulangan Bencana
Pendanaan Pendidikan
Pendanaan Pendiidikan
Pendapatan Asli Daerah
Pendidikan
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Penerimaan Pesrta Didik SMA
PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2Ot9 (COVID-19)
Pengadaan Barang/Jasa
Penganekaragaman Pangan
Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
Pengarusutamaan gender
Pengawasan Internal
Pengelolaan Arsip
Pengelolaan Bantuan Keuangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Daerah aliran sungai
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Pengelolaan Perikanan
PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH
PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK
Pengembangan Koperasi
Pengendalian Internal
Pengesahan Persetujuan/Konvensi/Perjanjian Internasional
PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NTB MENJADI PT BPR NTB
Pengisian Jabatan
Penguatan Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penjabaran APBD 2016
Penjabaran APBD 2017
Penjabaran APBD 2020
Penjabaran APBD NTB 2019
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2018
Penjabaran Perubahan APBD
PENYANDANG DISABILITAS
Penyedik PNS
Penyelelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat
Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Autis
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Penyertaan dan Penambahan Modal Daerah
Penyertaan Modal
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penyusutan Aset
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Retribusi Jasa Atas Pekerjaan
Perbankan
Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan
percepatan pembangunan daerah
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI
Percepatan Pembangunan dan pemeliharan Infrastruktur jalan
Percepatan Pembangunan NTB Gemilang
Perda prov NTB
Perempuan dan Anak
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pergub Tusi
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
Perhubungan
Perikanan dan Kelautan
perjalanan dinas
Perlindungan Hutan
Perlindungan Konsumen
Perlindungan Usaha
Perpajakan
perseroan terbatas
Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata
Pertambangan Batubara
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pertambangan Mineral dn Batu Bara
Pertanggungjawaban APBD 2014
Pertanian
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Perubahan APBD
Perubahan APBD Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015
Perubahan Atas Perda Prov NTB
Perubahan Dinas
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016
Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 Perjalanan Dinas
Perubahan Tugas dan Fungsi UPTD dan UPTB
Perubahan UPTD
Perusahaan Daerah BPR
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Peternakan
Petunjuk pelaksanaa penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi daerah
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peyelenggara Keolahragaan
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Pokok - Pokok pengelolaan keuangan daerah
ppid
Prafasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pranuwisata
Program
Program Pembangunan Daerah (Properda) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 – 2005
PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN DAERAH
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Raperda Mutu Pelayanan Kesehatan
Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan
Raperda UKM
Reformasi Birokrasi
Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Rencana strategis daerah prov NTB Tahun 2003 - 2008
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
Rencana Umum Penanaman Modal
Retensi Arsip
Retribusi
Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Leges
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa
Retribusi Pengawasan Kendaraan
RKPD
Rkpd 2017
RKPD Provinsi NTB
ROAD MANAGEMENT SYSTEM
RPJMD
Rumah Sakit
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Rumah Sakit Umum
Sanitasi
SATUAN PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan Provinsi NTB
Seleksi Terbuka
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
Sistem aparatur sipil Negara
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem dan Teknologi Informasi
Sistem Informasi
Sistem rujukan
sistem transportasi nasional
Sistim Akuntansi
SMK dan SLB
Sosial Kemasyarakatan
SPBE
standar biaya penyenggaraan pendidikan
Standar Operasional Prosedur Satuan Pol PP
Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan Dan Non Perizinan
struktur organisasi Perangkat Daerah
subsidi
Sumbangan/Penanggulangan Bencana
Sumber Daya Air
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
Susunan Ornasisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies
Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota
Tarif angkutan umum
Tarif Pelayanan RSU
Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemprov Ntb
Tata Kelola Pemerintahan
Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sitem Elektronik
Tata Kelola Rumah Sakit
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tata Kerja
Tata Ruang
Tenaga Kerja
Tera
terbarukan dan energi
Teritorial NTB
Terorisme
Tim Gubernur
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
trafikcing
Transportasi Udara/Laut/Darat
Tugas
TUGAS DAN FUNGSI
Tugas dan Fungsi Badan-Badan Daerah
Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah
Tugas dan Fungsi Pol PP di Kawasan Wisata Halal
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Tugas dan Fungsi UPTD dan UPTB
Tugas Fungsi RSUD Provinsi NTB
Tugas Fungsi Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
Tugas Fungsi Rumah Sakit Mata
Tugas Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah
Tupoksi Tata kerja Sekretariat
Tusi Badan
Tusi Dinas Daerah
Tusi Inspektorat
Tusi Sekretariat
Tusi Setwan
Tusi Tata kerja Sekretariat
Tusi UPTD
Upah Minimum
UPTD Dinas-dinas
Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Di Nusa Tenggara Barat
Wisata Halal
Yayasan
Zona Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil
Zonasi wilayah
Pages
« first
‹ previous
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Produk Hukum
Peraturan Daerah
Peraturan Gubernur
Keputusan Gubernur
Peraturan Lain
Rancangan Peraturan
Web Link
Search form
Search
Agenda Kegiatan
Konsultasi Materi 2 buah Raperda Kota Bima
Friday, March 6, 2020 - 10:00
Rakor JDIH Provinsi NTB
Thursday, March 28, 2019 - 08:30
Contoh Agenda Kegiatan 1
Tuesday, March 26, 2019 - 16:45
Pengumuman
Contoh Pengumuman 2
Contoh Pengumuman 1
Artikel Terbaru
Kembali NTB meraih Opini WTP dari BPK RI selama 6 Tahun berturut-turut bersama 10 Kabupaten/Kota se NTB.
NTB Online untuk Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
Wewenang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
Kajian Tentang Kewenangan Yayasan Sebagai Badan Hukum Membentuk Badan Usaha
User login
Username
*
Password
*
Request new password
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
What code is in the image?
*
Enter the characters shown in the image.
