WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 YUNI HARIADI,SH.MH. Staf Biro Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB oleh Anggota 6 BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil di Ruang Sidang Utama DPRD Nusa Tenggara Barat (23/5).
Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)
Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.
Kasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bekerja di negeri orang, dapat terhindar dari berbagai permasalahan, mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan keselamatan maksimal.
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)
Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.
Kasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bekerja di negeri orang, dapat terhindar dari berbagai permasalahan, mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan keselamatan maksimal.
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
