Biro Hukum Mengadakan Penyuluhan Hukum di kabupaten Lombok Utaran Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Penyuluhan Hukum dibuka Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Narasumber Lalu Darme,SH.dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi nusa Tenggar Barat dipandu oleh Moderator H.AA Suprayitna,SH.MH, Kasubbag Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Nus
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH. didampingi Kabag. Perundang-undangan Muhammad Nur,SH.MH dan Kasubbag Rancangan Peraturan Daerah Siti Hadijah,SH.MH merima Kunjungan Anggota DPRD Kota Bima Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bima.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH, Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Raperda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di jakarta yang di ikuti oleh Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Dewan seluruh Provinsi.
Biro Hukum Mengadakan Penyuluhan Hukum di kabupaten Lombok Utaran Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Penyuluhan Hukum dibuka Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Narasumber Lalu Darme,SH.dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi nusa Tenggar Barat dipandu oleh Moderator H.AA Suprayitna,SH.MH, Kasubbag Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Nus
Kepala Biro Hukum H.
Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Propemperda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dibuka oleh Dr. H.
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH. didampingi Kabag. Perundang-undangan Muhammad Nur,SH.MH dan Kasubbag Rancangan Peraturan Daerah Siti Hadijah,SH.MH merima Kunjungan Anggota DPRD Kota Bima Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bima.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH, Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Raperda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di jakarta yang di ikuti oleh Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Dewan seluruh Provinsi.
