Berita Hukum

Pages

Produk Hukum

Wagub NTB : Pramuka Jadi Garda Terdepan, Edukasi Protokol Covid-19

Submitted by jdihntb on

*Wagub NTB : Pramuka Jadi Garda Terdepan, Edukasi Protokol Covid-19*

Mataram -- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap Gerakan Pramuka dapat menjadi garda terdepan untuk mengedukasi penerapan protokol kesehatan covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat. 

"Saya sangat yakin bahwa adik-adik pramuka sangat paham tentang penerapan protokol Covid-19. Untuk itu, saya berharap pramuka harus mampu mengedukasi masyarakat seperti  pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak," ucap Wagub saat menjadi Inspektur upacara peringatan Hari Pramuka ke - 59, Jumat (14/08).

"Raperda Penanggulangan Penyakit Menular, Agar Masyarakat  lebih disiplin & Kompak"

Submitted by jdihntb on

Mataram - - Pemerintah Provinsi NTB  berharap usulan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular dibuat, tak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19 saja. Tetapi juga agar masyarakat dapat lebih taat, disiplin dan waspada  serta kompak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penularan berbagai penyakit menular, seperti Covid-19. 

Gubernur Dr. Zul Bangga, NTB Lahirkan Banyak Tokoh Penting Nasional

Submitted by jdihntb on

Mataram, aspirasipublik.com – Bima adalah salah satu daerah yang berada pada deretan paling ujung wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun siapa sangka, daerah yang terkenal dengan pakaian tradisional Rimpunya tersebut juga memiliki potensi putra-putri yang sukses di berbagai daerah Indonesia. Sebut saja, Ir. H. Ahmad Riza Patria yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi RI ke-6, Prof. Siti Aisyah K, Guru Besar UIN Makassar, dan masih banyak tokoh Nasional lainnya.

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Submitted by jdihntb on

Kamis, 18 Juni 2020 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipimpin/dihadiri oleh Kepala Biro Hukum (H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH.), Kabag. Perundang-undangan (Muhammad Nur, SH.,MH.), Kasubbag. Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Hasan Al Basri, SH.) dan dari Bappenda Provinsi NTB (Yuni Hariadi, SH.,MH. dkk.) bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI DI RUMAH PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAM

Submitted by jdihntb on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB (JPS Gemilang) berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala Biro Hukum secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako kepada klien asimilasi di rumah bertempat di kantor BAPAS Kelas II Mataram. 

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAMARAM

Submitted by jdihntb on

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala BAPAS Kelas II Mataram, Sudirman, A.Md. IP., SH. menerima bantuan dan langsung diserahkan kepada klien asimilasi di rumah pada

Cegah Covid-19, Wagub Umi Rohmi Minta Masyarakat NTB Patuhi Panduan Ibadah dari MUI dan Pemerintah

Submitted by jdihntb on

Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta umat Islam di wilayahnya agar mematuhi panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di tengah wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Rohmi menegaskan, panduan ibadah yang diterbitkan oleh MUI dan pemerintah melalui Kemenag itu merupakan kesepakatan yang berpatokan pada kesepakatan seluruh ulama islam di seluruh dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan umat islam dari wabah pandemi Covid-19.

Pages