Taggal 16 Februari Tahun 2017 Pukul 10.00 Wita kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH, Memimpin Rapat Pembahasan Rapergub tetang Susunan Organisasi, Tupoksi Serta tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Prov. NTB yang di hadiri oleh Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait Bidang Pendidikan, diantaranya Kepala Bidang di BPSDM, Dikbud, dan Kasubbag Peraturan Kepala Daerah.....
WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 YUNI HARIADI,SH.MH. Staf Biro Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB oleh Anggota 6 BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil di Ruang Sidang Utama DPRD Nusa Tenggara Barat (23/5).
Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)
Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.
Taggal 16 Februari Tahun 2017 Pukul 10.00 Wita kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH, Memimpin Rapat Pembahasan Rapergub tetang Susunan Organisasi, Tupoksi Serta tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Prov. NTB yang di hadiri oleh Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait Bidang Pendidikan, diantaranya Kepala Bidang di BPSDM, Dikbud, dan Kasubbag Peraturan Kepala Daerah.....
WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)
Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.
