Kasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bekerja di negeri orang, dapat terhindar dari berbagai permasalahan, mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan keselamatan maksimal.
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini masih terus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian negara senilai Rp43 miliar akibat salah kelola anggaran oleh empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2011.
Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat/menggugat di depan hakim (Subekti, 2005: 19)
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Kasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bekerja di negeri orang, dapat terhindar dari berbagai permasalahan, mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan keselamatan maksimal.
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini masih terus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian negara senilai Rp43 miliar akibat salah kelola anggaran oleh empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2011.
Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat/menggugat di depan hakim (Subekti, 2005: 19)
