Produk Hukum

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. bersama Sekretaris Kanwil BPN Kabupaten Lotim membahas hibah Pemerintah Provinsi NTB

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH. Bersama Sekretaris BPN Kabupaten Lombok Timur, mereka membahas Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat images/bpn.jpg

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Bersilaturrahmi dengan H. Lalu Marjuki beserta Istri Terkait Kesaksian Perkara Tanah di Puyung - Lombok Tengah

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH didampingi Kasubbag. Bantuan Hukum Aang Zamroni,SH.MH. Mendatangi Kediaman H. Lalu Marjuki yang didampingi istrinya dan Haji Lalu Marjuki memberikan Informasi bahwa kesaksiannya tentang perkara tanah yang berlokasi di Puyung - Lombok Tengah tiadak sia-sia karena Gugutan Penggugat di Tolak .  images/silaturrahmi.jpg

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Memimpin Rapat Kajian Produk Hukum dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat

images/rapatdprda.jpgimages/rapatdprdc.jpgKepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH didapingi Kasubbag. Rancangan Peraturan Kepala Daerah, hadir dalam Rapat tersebut Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD NTB Ahmad Suyuthi, pejabat dari Kanwil KUMHAM NTB dan Pejabat dari BPKAD Provinsi ini.

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Menerima Kunjungan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Terkait Konsultasi Perda Kabupaten Sumbawa.

images/sumbawac.jpgimages/sumbawac.jpgimages/sumbawab.jpgKepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. didampingi Kepala Bagian Perundang-undangan Muhammad Nur,SH,MH, di ruang Rapat Biro Menerima kunjungan dari Anggota DPRD Sumbawa Konsultasi Terkait Rancngan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017

Kepala Biro Hukum menerima kunjungan tim dari Sekretariat Negara di ruang Kepala Biro Hukum

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Menerima Kunjungan Kerja Dari Sekretariat Negara Terkait  Evaluasi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang bermasalah Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 137/puu-XII/2015 mengenai Uji materi UU Nomor 23 Tahun 2014 teteng Pemerintahan Daerah.images/timkemendagri.jog

Pages