Produk Hukum

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA KLIEN ASIMILASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II MATARAMARAM

Selasa, 19 Mei 2020. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB berupa paket sembako sejumlah 353 paket kepada Klien Asimilasi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram.

Kepala BAPAS Kelas II Mataram, Sudirman, A.Md. IP., SH. menerima bantuan dan langsung diserahkan kepada klien asimilasi di rumah pada

Cegah Covid-19, Wagub Umi Rohmi Minta Masyarakat NTB Patuhi Panduan Ibadah dari MUI dan Pemerintah

Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta umat Islam di wilayahnya agar mematuhi panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di tengah wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Rohmi menegaskan, panduan ibadah yang diterbitkan oleh MUI dan pemerintah melalui Kemenag itu merupakan kesepakatan yang berpatokan pada kesepakatan seluruh ulama islam di seluruh dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan umat islam dari wabah pandemi Covid-19.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Apresiasi Terobosan Gubernur NTB

Lombok, incinews.net: Kelompok Tani Hutan (KTH) Kayu Putih Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang memberikan kepercayaan pada masyarakat dan pelaku UMKM di Provinsi NTB untuk membuat dan mensupplay produk lokal pada Program Jaring Pengaman Sosail (JPS) Gemilang. Sebagaimana diketahui, Gubernur-Wagub NTB, telah secara resmi meluncurkan program JPS Gemilang untuk 105.000 KK Miskin dan pelaku sektor formal dan informal terdampak Covid-19. Dengan diberikan paket senilai Rp.

Rapat Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Lombok Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Lombok Utara Tahun 2020 - 2025

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Biro Hukum, Kabag. Pembinaan Hukum, Kasubbag. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota, dan DR. H. Sofwan, SH., M.Hum. (Akademisi) beserta undangan terkait lainnya dalam Rapat Pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Lombok Utara Tahun 2020 - 2025 dan Rancangan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Rapat Konsultasi Kunker Pansus DPRD Kota Bima

 

 

 

 

 

 

Jum'at,  6 Maret 2020. Rapat konsultasi kunjungan kerja Pansus DPRD Kota Bima terkait materi muatan Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Radio FM dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB. 

 

 

Pages