Produk Hukum

Rapat Mengenai Kewenangan dalam Penatapan Jadwal Operasi Regular Kapal Penyeberangan Kayangan-Pototano

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani, SH,MH. Memimpin Rapat untuk membahas kewenangan dalam penatapan jadwal operasi regular kapal penyeberangan kayangan-pototano, hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Drs. Lalu Bayu Windia,.M.Si, Dr. Djumardin dari Akademisi Universitas Mataram dan hadir pula dalam rapat Pejabat dari Inspektorat provinsi NTB setra pejabat Eselon tiga Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Kepala Biro Hukum Menerima Kunjungan Kerja Pansus I dan II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Membahas 23 Raperda Kabupaten Sumbawa Barat

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH didampingi Kepala Bagian Perundang-Undangan Muhammad Nur,SH,MH. Menerima kunjungan kerja Pansus I dan II DPDRD Kabupaten Sumbawa Barat 03/05/2017 Pukul 9.30 Wita diruang rapat Biro Hukum, terkait Raperda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017.

Rapat.. Rapergub Tentang Susunan Organisasi dan Tupoksi UPT Dikbud Satuan Pendikan Prov NTB

Taggal 16 Februari Tahun 2017 Pukul 10.00 Wita kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH, Memimpin Rapat Pembahasan Rapergub tetang Susunan Organisasi, Tupoksi Serta tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Prov. NTB yang di hadiri oleh Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait Bidang  Pendidikan, diantaranya Kepala Bidang di BPSDM, Dikbud, dan Kasubbag Peraturan Kepala Daerah.....

WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011

images/kantorb.jpgimages/kantora.jpgWEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
YUNI HARIADI,SH.MH.
Staf Biro Hukum

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LHP BPK Laporan Keuangan Provinsi NTB Th 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB oleh Anggota 6 BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil di Ruang Sidang Utama DPRD Nusa Tenggara Barat (23/5).

Pages