Profil Singkat PPID Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Di sisi lain, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk tujuan tersebut, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi serta penanganan sengketa.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID Biro Hukum dan HAM merupakan PPID Pembantu pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
PPID Biro Hukum dan HAM ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-19 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026, dengan rincian tugas dan wewenang sebagai berikut.
Tugas
- Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- Mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan, dan mengelola bahan-bahan informasi publik.
- Memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- Melaksanakan konsultasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Provinsi.
Wewenang
- Mengumpulkan dokumen dan bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.
- Melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi dengan pejabat struktural dan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah.
- Menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.
Susunan Keanggotaan Tim PPID Biro Hukum dan HAM
| No. | Jabatan/Instansi | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB | Ketua |
| 2. | Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB | Wakil Ketua |
| 3. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB | Anggota |
| 4. | Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi NTB | Anggota |