Berita Hukum

Mendagri : Tidak Ada Pengumpulan Massa Saat Penetapan Calon Pilkada

Submitted by jdihntb on

Mataram - - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, tidak boleh ada pengumpulan massa dalam bentuk apapun saat tahapan penetapan calon kepala daerah yang mengikuti Pemilukada Serentak 2020.

Hal itu dikatakannya menyusul tahapan pilkada pengambilan nomor dan penetapan calon kepala daerah yang akan digelar 23 September depan.

Mendagri : Tidak Ada Pengumpulan Massa Saat Penetapan Calon Pilkada

Submitted by jdihntb on

Mataram - - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, tidak boleh ada pengumpulan massa dalam bentuk apapun saat tahapan penetapan calon kepala daerah yang mengikuti Pemilukada Serentak 2020.

Hal itu dikatakannya menyusul tahapan pilkada pengambilan nomor dan penetapan calon kepala daerah yang akan digelar 23 September depan.

Sambut Pilkada, Bang Zul Ajak Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan

Submitted by jdihntb on

Mataram, LombokInsider.com – Tidak lama lagi Pilkada serentak akan segera berlangsung di berbagai wilayah se-Indonesia. Daerah-daerah yang akan melangsungkan Pilkada kemudian tengah mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi yang akan berbeda-beda dari tahun sebelumnya.

Selain itu, momentum Pilkada diharapkan tidak menjadi pemecah kerukunan antar masyarakat NTB. Sebaliknya, Pilkada harus dijadikan ajang untuk saling mempererat keharmonisan.

Patuhi Protokol Covid-19, Wagub NTB Apresiasi Komitmen Bapaslon

Submitted by jdihntb on

Mataram, LombokInsider.com – Dalam rangka mematuhi protokol Covid-19 pada semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi NTB, Bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyatakan komitmennya dan mendeklarasikannya di Lapangan Tenis Polda NTB, Kamis, 17 September 2020.

Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020-2040 bersama Pansus IV DPRD Provinsi NTB

Submitted by jdihntb on

Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020-2040 antara Pansus IV DPRD Provinsi NTB bersama eksekutif diwakili Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, Dinas PU Provinsi NTB, Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi NTB, dan Dinas LHK Provinsi NTB bertempat di Ruang Pleno lantai III DPRD Provinsi NTB, Selasa, 15 September 2020.

Rapat Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Submitted by jdihntb on

Rapat Pansus I DPRD Provinsi NTB bersama Eksekutif yang diwakili Bappeda Provinsi NTB dan Biro Hukum Setda Provinsi NTB dengan Agenda Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 bertempat di Ruang Rapat Pleno Lantai 1 DPRD Provinsi NTB. Senin,  14 September 2020.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait 4 buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB

Submitted by jdihntb on

Kamis, 10 September 2020. Biro Hukum Setda Provinsi NTB menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB tentang : Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040; dan Pembentukan Pansus-Pansus terhadap 4 (empat) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

Pages