Berita Hukum

Masyarakat Gili Trawangan Senang Usai Gubernur NTB Menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Lahan

 

 

 

 

 

 

 

 

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Masyarakat dan para pengusaha Gili Trawangan membuat masyarakat Gili Trawangan, Desa Gili Trawangan Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara menjadi lega.

Masyarakat setempat yang selama ini sebagian besar hidup dari pariwisata, mengaku senang setelah Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc melakukan penandatanganan tersebut dengan masyarakat.

Biro Hukum Setda Provinsi NTB Sosialisasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak

Mataram - Acara Sosialisasi Perda no 5 tahun 2021, Staf Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan ketua Pengadilan Agama Giri Menang Gerung hadir dalam acara tersebut sekaligus menjadi narasumber. Kegiatan yang diadakan pemerintah desa setempat memberikan edukasi pada masyarakat sekitar, khusunya 60 warga yang ikut berpatisipasi dalam acara tersebut yang diadakan di aula serbaguna Kantor Desa Sigorongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat NTB lancar, Kamis (23/12/2021) pukul 09.00 Wita.

Respon Cepat Aspirasi Masyarakat, Gubernur NTB Berikan 10 Beasiswa untuk Pemuda Lingsar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat pagi, 12 November 2021, di tengah kesibukan dengan agenda yang begitu padat untuk menyambut kunjungan Presiden RI ke NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi sejumlah Kepala OPD menyempatkan waktu untuk bersilaturrahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB menghadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. NTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 27 September 2021. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. NTB terkait Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 5 buah Raperda Prakarsa Gubernur, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi NTB.

 

#NTBGemilang

#NTBSehatDanCerdas

#BiroHukum

#JDIHNTB

Serahkan SK Hasil Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perjanjian Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi NTB Dengan PT. GTI Terkait Pengusahaan Lahan Di Pulau Gili Trawangan Oleh Menteri Investasi Kepada Gubernur NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengatakan, NTB sebagai daerah yang ramah investasi memang tak serta merta dapat memutuskan kontrak. Namun demikian, melihat kondisi yang ada, atas rekomendasi Satgas Percepatan Investasi, Pemprov NTB memutuskan putus kontrak dengan PT. GTI sembari mempersiapkan manajemen pengelolaan 65 Ha lahan milik Pemprov yang tadinya dikerjasamakan kepada PT. GTI hingga 2026 yang kini dikelola masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB Memilih Putuskan Kontrak Dengan Pihak PT. GTI

 

Mataram – Setelah melewati berbagai proses yang sangat panjang dengan beragam isu dan polemik yang mencuat di publik terkait pengelolaan lahan oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI), akhirnya Pemerintah Provinsi NTB memilih untuk memutuskan kontrak dengan pihak PT. GTI terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

Keputusan ini berdasarkan dukungan semua pihak karena pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.

Pages