Selasa, 20 Januari 2026
birohukumprovinsintb@gmail.com

Berita

  1. Home
  2. Berita
  3. Berita Hukum
BERITA HUKUM
Kamis, 20 Juli 2017
Kepala Biro Hukum menerima Kunjungan dari Anggota DPDR Lombok Timur
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH didampingi Kabag Perundang-undangan Muhammad Nur,SH.MH dan kasubbag. Rancangan Ketetapan Peraturan Daerah Siti Hadija,SH.MH. diruang Rapat Biro Hukum dalam rangka Pasilitasi Raperda Kabupaten Lombok Timur tentang Hak Keuangan DPRD Kabupaten Lombok Timur....
Kamis, 20 Juli 2017
Biro Hukum Menerima Kunjungan Tim Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI diruang Rapat Biro Hukum terkait Uji Konsep RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
...
Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kedatangan Tim Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI diruang Rapat Kepala Biro Hukum Setda NTB.Kepala Biro Hukum diwakili Kabag Perundang-undangan MUHAMMAD NUR,SH.MH. didampingi Kasubbag dan Sataf Perundangan-undangan,hadir dari Dinas Pe......
Selasa, 18 Juli 2017
Penyuluhan Hukum /Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
...
Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengadakan Penyuluhan Hukum /Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di kabupaten Bima, hadir sebagai Narasumber Asiten I Dr. M. Agus Patria,SH.MH, Lalu Darma,SH dari Dinas......
Jum'at, 14 Juli 2017
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. bersama Sekretaris Kanwil BPN Kabupaten Lotim membahas hibah Pemerintah Provinsi NTB
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH. Bersama Sekretaris BPN Kabupaten Lombok Timur, mereka membahas Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ...
Jum'at, 14 Juli 2017
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Tengah mengikuti Kegiatan Uji Publik UU Tembakau oleh Pansus DPRRI di ruang Rapat Utama
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH Mengikuti Uji Publik UU tentang Tembakau Oleh DPRRI di ruang Rapat Utama Gubernur NTB....
Jum'at, 14 Juli 2017
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Bersilaturrahmi dengan H. Lalu Marjuki beserta Istri Terkait Kesaksian Perkara Tanah di Puyung - Lombok Tengah
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH didampingi Kasubbag. Bantuan Hukum Aang Zamroni,SH.MH. Mendatangi Kediaman H. Lalu Marjuki yang didampingi istrinya dan Haji Lalu Marjuki memberikan Informasi bahwa kesaksiannya tentang perkara tanah yang berlokasi di Puyung - Lombok Tengah tiadak sia-sia......
Selasa, 11 Juli 2017
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Memimpin Rapat Kajian Produk Hukum dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH didapingi Kasubbag. Rancangan Peraturan Kepala Daerah, hadir dalam Rapat tersebut Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD NTB Ahmad Suyuthi, pejabat dari Kanwil KUMHAM NTB dan Pejabat dari BPKAD Provinsi ini.Rapat tersebut membahas Ranc......
Kamis, 18 Mei 2017
Kepala Biro Hukum Menerima Kunjungan Kerja Pejabat Provinsi Jambi di Ruang Rapat Biro Hukum
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Menerima Kunjungan Kerja Rombongan Pejabat Provinsi Jambi Rombongan  dipimpin Asisten I Setda Provinsi . Dalam Kunjungan tersebut Kepala Biro Hukum menjelaskan bagaimana proses pembuatan perjanjian kerjasama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor......
Rabu, 10 Mei 2017
Rapat Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP-3-K)
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul gani,SH,MH. Memimpin Rapat Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah pengguna......
Kamis, 30 Oktober 2014
NTB Online untuk Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
...
Kenapa prioritas pemberantasan korupsi dititiberatkan pada enam bidang tersebut? Gubernur Tuan Guru Bajang tentu memiliki pengalaman dan fakta tentang kecendrungan penyimpangan yang selama ini dilakukan oleh oknum bawahannya. Misalnya dibidang pendidikan,  masih sering terjadi keluhan dari masy......
PENGUMUMAN
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
Senin, 01 September 2025
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Rabu, 20 Agustus 2025
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Jum'at, 15 Agustus 2025
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sabtu, 29 Januari 2022
Lainnya...
BERITA KEGIATAN