Selasa, 18 Juli 2017
Penyuluhan Hukum /Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Writen By : Admin |
Kategori : Hukum

Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengadakan Penyuluhan Hukum /Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di kabupaten Bima, hadir sebagai Narasumber Asiten I Dr. M. Agus Patria,SH.MH, Lalu Darma,SH dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. acara di pandu oleh Moderator H. AA Suprayitna,SH.MH, Kepala Subbagian Peyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peserta Penyuluhan Hukum/Sosialisasi antara lain dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda yang ada di Kabupaten Bima, acara berjalan dengan lancar.
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Lainnya...
Senin, 01 September 2025
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Rabu, 20 Agustus 2025
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Jum'at, 15 Agustus 2025
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sabtu, 29 Januari 2022
Lainnya...
Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi NTB
Kepala Biro Hukum Setda NTB Hadiri Rakernas dan HUT ke-40 IKADIN
Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB Gelar Sosialisasi Perda dan Penyuluhan Hukum bagi Pondok Pesantren
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Berkualitas
Biro Hukum Setda NTB Gelar Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM dan Bisnis HAM Tahun 2025
Minggu, 14 Desember 2025
Kepala Biro Hukum Setda NTB Hadiri Rakernas dan HUT ke-40 IKADIN
Minggu, 14 Desember 2025
Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB Gelar Sosialisasi Perda dan Penyuluhan Hukum bagi Pondok Pesantren
Minggu, 14 Desember 2025
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Berkualitas
Minggu, 14 Desember 2025
Biro Hukum Setda NTB Gelar Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM dan Bisnis HAM Tahun 2025
Minggu, 14 Desember 2025