Kamis, 27 Nopember 2025
birohukumprovinsintb@gmail.com
BERITA HUKUM
Minggu, 14 April 2013
Kesaksian Martiono Hadianto, Presdir PT.NNT Bertentangan Dengan Fakta Hukum
...
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.Padahal dana tersebut sebenarnya berasal dari hasil nego......

Minggu, 14 April 2013
Pemerintah: Gaji PNS Maksimal 50 Persen Dari APBD
...
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuang......

Minggu, 14 April 2013
BPK: Kabupaten Bima Salah Kelola Dana Rp 43 Miliar
...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini masih terus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian negara senilai Rp43 miliar akibat salah kelola......

Minggu, 14 April 2013
Kajian Tentang Kewenangan Yayasan Sebagai Badan Hukum Membentuk Badan Usaha
...
Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan mela......

Minggu, 14 April 2013
Menilik Peraturan Daerah Bermasalah
...
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mas......