Mataram, Senin (10/11/2025) — Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Capaian/Pelaporan Aksi HAM dan Bisnis HAM Provinsi NTB Tahun 2025 yang bertempat di Hotel Lombok Astoria, Mataram.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Dr. Hubaidi, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi atas pelaksanaan Aksi HAM di daerah, sekaligus memperkuat penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Business and Human Rights) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dr. Hubaidi menegaskan bahwa implementasi Aksi HAM dan Bisnis HAM membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan pelaporan yang akuntabel menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan berbasis HAM dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerapan prinsip Bisnis dan HAM juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penguatan komitmen bersama seluruh pihak dalam mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.