Sumbawa, Sabtu (13/12/2025) — Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., secara resmi meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan peresmian tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Sumbawa.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Dr. Hubaidi, S.H., M.H., serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI menyampaikan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Posbankum diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan konsultasi, pendampingan, dan edukasi hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Gubernur NTB menyampaikan bahwa Posbankum Ini, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan hukum ke masyarakat desa dan kelurahan. Ia meyakini bahwa dengan dukungan dari Menteri Hukum dan seluruh pemangku kepentingan, NTB dapat menjadi model dalam pelaksanaan program bantuan hukum berbasis komunitas, desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.