Rabu, 16 Agustus 2017
Kepala Biro Hukum mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Rinjani Pulau Lombok
Writen By : Admin |
Kategori : Hukum
Pembahasan Draf rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Hasil Hutan Bukan kayu Rinjani Pulau Lombok dilaksanakan di ruang rapat Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Lainnya...
Senin, 01 September 2025
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Rabu, 20 Agustus 2025
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Jum'at, 15 Agustus 2025
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sabtu, 29 Januari 2022
Lainnya...
Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi NTB
Kepala Biro Hukum Setda NTB Hadiri Rakernas dan HUT ke-40 IKADIN
Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB Gelar Sosialisasi Perda dan Penyuluhan Hukum bagi Pondok Pesantren
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Berkualitas
Biro Hukum Setda NTB Gelar Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM dan Bisnis HAM Tahun 2025
Minggu, 14 Desember 2025
Kepala Biro Hukum Setda NTB Hadiri Rakernas dan HUT ke-40 IKADIN
Minggu, 14 Desember 2025
Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB Gelar Sosialisasi Perda dan Penyuluhan Hukum bagi Pondok Pesantren
Minggu, 14 Desember 2025
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Berkualitas
Minggu, 14 Desember 2025
Biro Hukum Setda NTB Gelar Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM dan Bisnis HAM Tahun 2025
Minggu, 14 Desember 2025