Hadir dalam Rapat tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB (H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH.) didampingi Kasubbag. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Hasan Al Basri, SH.), Kasubbag. Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya (Yudha Prawira D., SH.,MH.) dan Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan serta dari OPD terkait/pemrakarsa Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB dan Akademisi.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, ada 6 point yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur, yaitu :

1. Roadmap pengembangan ekonomi kreatif;

2. Pembentukan badan ekonomi kreatif;

3. Persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;

4. Perlindungan usaha;

5. Persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha; dan

6. Mekanisme pemberian insentif.