Biro Hukum Setda  Provinsi NTB yang tergabung dalam Tim Satgas Pemberantasan Cukai Rokok/Tembakau Ilegal NTB, mengikuti giat operasi gabungan pemberantasan cukai rokok/tembakau illegal yang dikomando SATPOL PP NTB, kali ini berlokasi di Kota Bima. Sabtu 5 November 2022.

Satgas Pemberantasan Cukai Rokok/Tembakau Ilegal NTB yang terdiri dari Bea Cukai, Polda NTB, Satpol PP NTB, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Korem 162/WB, dan Kejaksaan Tinggi NTB, rutin menyelenggarakan operasi gabungan sebagai upaya pengawasan dalam rangka pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Dari hasil pengawasan di Kota Bima, telah disita sebanyak 666 bungkus atau setara dengan 13.320 batang rokok ilegal dari varian merek yaitu SP86, Dalilah Hitam, Dalilah Putih, Dalill Bold Hitam, Dalill Bold Putih, VJ Star dan Sultan.

Dalam jumpa persnya  Dr. Najam mengatakan bahwa giat pemberantasan ini bukan tampa makna, melainkan memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan Negara dalam rangka optimalisasi pembangunan infrastructural, kesehatan dan pendidikan serta  tindaklanjut dari implementasi  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, serta peraturan  Menteri keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Lebih lanjut Dr. Najam mengatakan bahwa memang dalam operasi pemberatasan ini, tentu tidak menutup kemungkinan adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi itu bisa diminimalisir dengan memberikan edukasi dan pemahamanan terkait aturan yang mengatur DBHCHT.

#NTBGemilang

#NTBSehatDanCerdas

#BiroHukum

#JDIHNTB