Kamis, 27 Nopember 2025
birohukumprovinsintb@gmail.com

Berita

  1. Home
  2. Berita
BERITA
Jum'at, 19 Mei 2017
Kepala Biro Hukum Setda prov. NTB memimpin rapat untuk mempersiapkan Jawaban Gubernur NTB atas tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD NTB terhadap 3 bauah Raperda Inisiatif Eksekutif
...
...
Jum'at, 19 Mei 2017
Kegitan Kepala Biro Hukum Setda prov. Menerima Kunjungan Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Bima terkait pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PPP diruang kerjanya
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH Menerima Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bima terkait Pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Bima dari Fraksi  PPP...19/05/2017...
Kamis, 18 Mei 2017
Kepala Biro Hukum Menerima Kunjungan Kerja Pejabat Provinsi Jambi di Ruang Rapat Biro Hukum
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH. Menerima Kunjungan Kerja Rombongan Pejabat Provinsi Jambi Rombongan  dipimpin Asisten I Setda Provinsi . Dalam Kunjungan tersebut Kepala Biro Hukum menjelaskan bagaimana proses pembuatan perjanjian kerjasama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor......
Kamis, 18 Mei 2017
Biro Hukum Mendapingi Pansus I DPRD NTB Study Komparasi ke Provinsi Lampung terkait raperda BMD
...
 pendampingan pansus I DPRD NTB study Komparasi ke Provinsi Lampung terkait Raperda BMD..18/05/2017.....
Kamis, 18 Mei 2017
Biro Hukum Mendapingi Pansus II DPRD NTB ke Menteri Keuangan..
...
Biro Hukum Mendampingi Pansus II DPRD NTB Ke menteri Keuangan Ri 18/5/2017...
Kamis, 18 Mei 2017
Biro Hukum Mendapingi Pansus IV DPRD NTB Study Komparasi ke Dishut DIY membahas Raperda tetang Pengelolaan DAS
...
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Diwakili Kasubbag Rancangan Peraturan Daerah Siti Hadijah,SH,MH mendampingi Pansus IV DPRD NTB Study Komparasi Ke Dishut DIY terkaitRaperda tetang Pengelolaan DAS 18/5/2017........
Kamis, 18 Mei 2017
Rapat Pembahasan Tidak Pidana Kehutanan di Kesbangpoldagri
...
Kepala Biro Hukum Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Pidana Kehutanan Di Kesbangpoldagri,, Rapat Di Pimpin Oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri.....18/5/2017...
Senin, 15 Mei 2017
Kegitan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Ntb Diskusi Khusus Pembentukan Pansus DPRD Provinsi NTB yang akan membahas 3 Buah Raperda Prakarsa Eksekutif
...
Kepala biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH didapingi Kepala Sub. Bagian Rancangan Peraturan Daerah Siti Hadijah.SH,MH di ruang sidang DPRD NTB sedang Diskusi masalah 3  Raperda Prakarsa Eksekutif DPRD NTB...
Jum'at, 12 Mei 2017
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penguatan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui PraPropemPerda
...
 ...
Rabu, 10 Mei 2017
Rapat Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP-3-K)
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul gani,SH,MH. Memimpin Rapat Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah pengguna......
Jum'at, 05 Mei 2017
Rapat Pembahasan MOU Pengelolaan Tanah milik Pemda Provinsi NTB di Gili Tengkong Kec. Sekotong Lombok Barat
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul gani,SH,MH, bersama Kepala BPKAD Drs. Supran dan Dari Akademisi Hadir Prof. galang Asmara dan Dr. Djumardin..hadir dalam rapat pembahasan Kontrak Produksi Nomor 596/250/KAP/2004 dan Nomor 17/ANT/V/2004 tanggal 14/05/2004 tentang pengelolaan  tanah Pemda Provins......
Jum'at, 05 Mei 2017
Rapat Pembahasan Raperda tentang perubahan Bank NTB Konpensinal menjadi Bank NTB Syariah
...
03/05/2017 Pukul 20.00 wita Kepala Biro Hukum meghadiri rapat membahas Raperda Perubahan Bank NTB Konpensinal menjadi Bank NTB Syariah....
Jum'at, 05 Mei 2017
Rapat Mengenai Kewenangan dalam Penatapan Jadwal Operasi Regular Kapal Penyeberangan Kayangan-Pototano
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani, SH,MH. Memimpin Rapat untuk membahas kewenangan dalam penatapan jadwal operasi regular kapal penyeberangan kayangan-pototano, hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Drs. Lalu Bayu Windia,.M.Si, Dr. Djumardin dari Akademisi Universitas Mataram dan......
Kamis, 04 Mei 2017
Kepala Biro Hukum Menerima Kunjungan Kerja Pansus I dan II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Membahas 23 Raperda Kabupaten Sumbawa Barat
...
Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH didampingi Kepala Bagian Perundang-Undangan Muhammad Nur,SH,MH. Menerima kunjungan kerja Pansus I dan II DPDRD Kabupaten Sumbawa Barat 03/05/2017 Pukul 9.30 Wita diruang rapat Biro Hukum, terkait Raperda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017.Pansus I membaha......
Senin, 27 Februari 2017
Rapat.. Rapergub Tentang Susunan Organisasi dan Tupoksi UPT Dikbud Satuan Pendikan Prov NTB
...
Taggal 16 Februari Tahun 2017 Pukul 10.00 Wita kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdul Gani,SH,MH, Memimpin Rapat Pembahasan Rapergub tetang Susunan Organisasi, Tupoksi Serta tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Prov. NTB yang di hadiri oleh Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait Bidang  Pendidikan, di......
Kamis, 30 Oktober 2014
NTB Online untuk Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
...
Kenapa prioritas pemberantasan korupsi dititiberatkan pada enam bidang tersebut? Gubernur Tuan Guru Bajang tentu memiliki pengalaman dan fakta tentang kecendrungan penyimpangan yang selama ini dilakukan oleh oknum bawahannya. Misalnya dibidang pendidikan,  masih sering terjadi keluhan dari masy......
Rabu, 30 Oktober 2013
Wewenang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
...
...
Selasa, 03 September 2013
WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
...
WEWENANG GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011YUNI HARIADI,SH.MH.Staf Biro HukumKedudukan dan wewenang gubernur tidak lepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan dimana pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pe......
Selasa, 04 Juni 2013
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LHP BPK Laporan Keuangan Provinsi NTB Th 2012
...
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPR......
Minggu, 14 April 2013
Remisi Pertama di NTB, Menyambut Hari Raya Nyepi 2013
...
Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihad......
PENGUMUMAN
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
Senin, 01 September 2025
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Rabu, 20 Agustus 2025
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Jum'at, 15 Agustus 2025
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sabtu, 29 Januari 2022
Lainnya...
BERITA HUKUM
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Bersama Kejaksaan Tinggi NTB Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTB, Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
Rabu, 30 Juli 2025
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Bersama Kejaksaan Tinggi NTB Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTB, Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum di Kabupaten Sumbawa Barat
Kamis, 27 Februari 2025
Pemerintah Provinsi NTB Meraih Penghargaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024
Kamis, 22 Agustus 2024
Biro Hukum Setda Provinsi NTB melakukan kunjungan ke Desa Lampok Kecamatan Brang Ene, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Jumat Salam
Sabtu, 22 Juni 2024
JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi)
Rabu, 22 Mei 2024