Kamis, 27 Nopember 2025
birohukumprovinsintb@gmail.com

Berita

  1. Home
  2. Berita
BERITA
Minggu, 14 April 2013
Perda Perlindungan Lahan Pertanian disetujui DPRD
...
Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanj......
Minggu, 14 April 2013
Advokasi Pemerintah Provinsi NTB dalam Kasus Tewasnya TKI Asal NTB di Malaysia
...
Kasus meninggalnya TKI menggugah hati nurani kita sebagai warga negara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama PJTKI se-NTB dan BP3TKI memiliki komitmen bersama untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI asal daerah ini agar selama bek......
Minggu, 14 April 2013
Kesaksian Martiono Hadianto, Presdir PT.NNT Bertentangan Dengan Fakta Hukum
...
Kesaksian Presdir PT.NNT, Martiono Hadianto di depan sidang Mahkamah Konstitusi, 8 Mei 2012 yang menyatakan bahwa “dana USD 38 juta adalah murni merupakan pemberian PT.NNT dari dana CSR" adalah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.Padahal dana tersebut sebenarnya berasal dari hasil nego......
Minggu, 14 April 2013
Pemerintah: Gaji PNS Maksimal 50 Persen Dari APBD
...
Pemerintah akan mengusulkan ketentuan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan daerah hanya ditetapkan paling besar 50 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuang......
Minggu, 14 April 2013
BPK: Kabupaten Bima Salah Kelola Dana Rp 43 Miliar
...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini masih terus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian negara senilai Rp43 miliar akibat salah kelola......
Minggu, 14 April 2013
Kajian Tentang Kewenangan Yayasan Sebagai Badan Hukum Membentuk Badan Usaha
...
Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan mela......
Minggu, 14 April 2013
Menilik Peraturan Daerah Bermasalah
...
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mas......
PENGUMUMAN
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
Senin, 01 September 2025
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Rabu, 20 Agustus 2025
Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan
Jum'at, 15 Agustus 2025
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sabtu, 29 Januari 2022
Lainnya...
BERITA HUKUM
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Bersama Kejaksaan Tinggi NTB Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTB, Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
Rabu, 30 Juli 2025
Biro Hukum Setda Provinsi NTB Bersama Kejaksaan Tinggi NTB Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTB, Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum di Kabupaten Sumbawa Barat
Kamis, 27 Februari 2025
Pemerintah Provinsi NTB Meraih Penghargaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024
Kamis, 22 Agustus 2024
Biro Hukum Setda Provinsi NTB melakukan kunjungan ke Desa Lampok Kecamatan Brang Ene, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Jumat Salam
Sabtu, 22 Juni 2024
JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi)
Rabu, 22 Mei 2024